Bapeltan Lampung Dukung Pengembangan Korporasi Petani Ubi Kayu

BANDAR LAMPUNG (WAWAI.ID) – Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah terus berupaya mendorong terbentuk dan berkembangnya korporasi petani. Konsep korporasi petani diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas Kabinet Kerja, 12 September 2017, yang khusus membahas “korporasi petani”. Kemudian, Presiden Jokowi pada saat mengumumkan dan memperkenalkan Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. sebagai Menteri Pertanian pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 juga menegaskan bahwa salah satu tugas utama Menteri Pertanian adalah “mengorporasikan petani”. Konsep korporasi petani merupakan manajemen baru dalam pengelolaan pertanian yang bertujuan untuk mengubah pola kerja petani ke arah lebih modern, baik dalam pola pikir (paradigma) maupun cara pengolahan dan pemasaran produk dengan menggunakan platform modern (Kementerian Pertanian, 2019).

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 TENTANG Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, Korporasi Petani didefinisikan sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.

Korporasi petani diharapkan bisa menjadi jawaban atas persoalan pertanian kita yang selama ini sulit berkembang akibat lahan pengusahaan yang terlalu sempit, terpencar, dan dikelola oleh petani secara sendiri-sendiri. Dengan karakter usaha tani yang demikian, upaya penyediaan input produksi, pengelolaan tanaman, panen, penanganan pasca panen, hingga pemasaran sulit mengadopsi sistem modern yang lebih efisien dan pasti. Yang terjadi kemudian adalah produk yang dihasilkan petani kita jenis dan kualitasnya tidak pasti serta biaya produksi untuk menghasikannya menjadi mahal. Akibatnya produk-produk pertanian kita akan sulit bersaing dengan produk dari negara lain yang bisa sewaktu-waktu menyerbu pasar dalam negeri.

Contoh paling nyata tentang kalahnya produk kita bersaing dengan produk negara lain adalah pada kasus tapioka. Setiap tahun ratusan ribu bahkan lebih dari satu juta ton tapioka asal negera tetangga, seperti Thailand dan Vietnam, masuk ke pasar dalam negeri secara resmi lewat jalur impor guna memenuhi kebutuhan industri tekstil, kertas, papan partikel, dll. Apakah produksi dalam negeri kita tidak mampu memenuhi kebutuhan tapioka itu? Senyatanya produksi ubi kayu, bahan baku tapioka, kita melimpah ruah sepanjang tahun. Tapi persoalnnya harga tapioka jauh lebih mahal dan tak mampu bersaing dengan pasokan dari negeri jiran tetangga. Industri kita tidak efisien terutama dalam hal pasokan bahan baku yang bermutu dengan harga lebih murah. Banjirnya tapioka impor inilah kemungkinan besar yang menjadi salah satu sebab harga ubi kayu di tingkat petani seringkali berfluktuasi seperti roller coaster.

Berbagai ketidakpastian dan inefisiensi itulah yang ingin diselesaikan dengan adanya korporasi petani. Dengan korporasi petani skala usaha dengan lahan sempit bisa dikonsolidasikan dalam skala usaha yang lebih layak untuk dikelola secara modern menggunakan alat mesin pertanian sehingga akan lebih cepat dan murah secara biaya. Input produksi, seperti pupuk mialnya, juga akan jauh lebih murah jika dibeli sekaligus dalam skala besar. Kemudian dari sisi pasar, produk yang dihasilkan akan lebih mudah mendapatkan mitra dan kepastian harga karena standar mutu yang jelas dan jumlahnya mencukupi tanpa harus menunggu mengumpulkan dari petani secara satu per satu.

Di Lampung salah satu komoditas yang banyak dikembangkan petani adalah singkong. Secara karakter usaha tani petani singkong lain tak beda pada umumnya: kepemilikan lahan per petani tak seberapa luas, terpencar, dan diusahakan sendiri-sendiri.

Menurut Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Abdul Roni Angkat, petani singkong Lampung sangat potensial untuk dikorporasikan. “Hanya saja karena ini merupakan hal baru dan menyangkut kesadaran petani untuk bergabung dalam satu manajemen usaha, tentu hal ini tidak mudah . Petani selama ini terbiasa jalan sendiri-sendiri, dan itu tidak efisien. Oleh karena itu menurut saya diperlukan SDM para peggerak untuk menjadi pelopor dan motivator di tengah-tengah petani”, ungkap pria yang biasa dipanggil Pak Roni ini.

Mengutip dari pernyataan Kepala Sub Direktorat Ubi kayu dan Aneka Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Cornelia, di tahun 2021 mendatang Lampung akan menjadi salah satu lokasi projek percontohan korporasi petani, khususnya komoditas ubi kayu, melalui Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan berbasis Korporasi Petani atau biasa disebbut dengan istilah PROPAKTANI.

Menanggapi hal itu, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung siap mensupport sepenuhnya dalam hal pengembangan SDM-nya. “Kami ini core busines-nya di bidang pengembangan SDM Pertanian, khususnya terkait pelatihan untuk petani dan penyuluh pertanian. Jadi kami siap mensupport pengembangan SDM untuk korporasi petani ini. Karena ini hal baru, soal SDM saya kira ini perlu mendapatkan perhatian serius. Kami siap melatih para pegiat dan penggerak Korporasi Petani Ubi Kayu di Balai Pelatihan Pertanian Lampung”, tegas Pria asal Sumatera ini.

Sementara di sisi lain, menurut Abdul Roni Angkat, para penggerak korporasi petani agar lebih “matang”, selain mendapatkan pelatihan juga akan sangat bagus jika mereka mau mendapatkan pembekalan tambahan dalam kegiatan inkubator agribisnis. Balai Pelatihan Pertanian Lampung, insya Allah siap untuk itu semua, pungkasnya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *