Opini : Islam Sebuah Sistem Bernegara

Sistem kehidupan negara menurut islam kata agama dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “a=tidak’ gama=kacau”, dengan pengertian terdapat ketentraman dalam berpikir sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan yang mendasari kelakuan “tidak kacau” itu.

Dalam bahasa Inggris disebut religion atau religi. Berasal dari bahasa Latin religio atau relegere yang berarti “mengumpulkan” atau “membaca”.
Agama diperlukan sebagai sistem keyakinan, sistem makna yang muncul dan terwujud dalam kehidupan sosial, melalui interaksi yang responsif terhadap situasi-situasi yang dihadapi oleh para penganutnya. Agama membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai isi dan kewajibankewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajibankewajiban sosial mereka.

Agama dapat membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Melihat penjelasan agama tersebut, sesungguhnya Islam melebihi dari itu. Islam adalah sebuah Din. Sebuah sistem sosial yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya membawa akidah keagamaan yang benar semata-mata atau ketentuan akhlak utama yang menjadi dasar masyarakat semata-mata, tetapi juga Islam membawa-serta syariat yang jelas lagi adil.

Syariat inilah yang mengatur manusia, perilakunya dan hubungan-hubungannya satu sama lain di dalam segala aspek, baik bersifat individu, keluarga, hubungan individu dan masyarakat, maupun hubungan Negara Islam dengan negara-negara lain. Semua hubungan yang berbagai macam ini—dan prinsip-prinsip umum yang menjadi landasannya sekalipun— kadang-kadang bersifat garis besar telah meletakkan syariat-syariat yang digunakan untuk mengatur persoalan tersebut.

Dari penelitian Tahir Azary, ditemukan sembilan prinsip Negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah (Thaba, 1996:43-44):
Prinsip kekuasaan sebagai amanah (4:58); Prinsip musyawarah (42:38, 3:159); Prinsip keadilan (4:135, 5:8, 16:90, 6:160); Prinsip persamaan (9:13);Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (17:70, 17:33, 5:32, 88:21, 88:22, 50:45, 4:32); Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu’adz dengan Rasulullah saw ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman); Prinsip perdamaian (2:194, 2:190, 8:61-62); Prinsip kesejahteraan (34:15); serta Prinsip ketaatan rakyat (4:59).

Sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan (Teori Sibenertika Parson). Sistem sosial yang diciptakan oleh masyarakat dipelopori oleh filsafat tertentu dari pemikir-pemikir yang menonjol, lalu dianut oleh orang banyak. Mereka menyesuaikan diri dengan ajaran filsafat itu, dan dalam kehidupan sehari-hari nampak tercermin tentang filsafat yang mereka anut. Ajaran Marxisme, misalnya, yang dilandaskan pada filsafat yang dikenal dengan dialektika materialisme, maka sistem sosialnya akan disesuaikan dengan itu. Seperti yang terlihat sekarang dipraktekkan oleh Rusia dan negaranegara lainnya.

Selain berdasar filsafat, maka sistem sosial itu juga terbentuk akibat perubahan-perubahan sosial yang dalam prakteknya menjurus kepada penyusunan sistem yang baru, menyangkut hal-hal yang bersifat ekonomi, politik, dan sosialnya. Seperti dalam sejarah Eropa ketika kondisi sosialnya beralih dari sistem perbudakan menjadi sistem feodal. Biasanya, perubahan itu terjadi berbarengan dengan munculnya filsafat dan teori-teori kemasyarakatan yang baru sehingga suasana menjadi matang untuk meruntuhkan sistem yang lama. Dengan melihat yang demikian maka dapat dikatakan bahwa sistem sosial terbentuk atas ciptaan masyarakat.

Namun apakah ini berlaku secara umum? Islam berbeda dari sistem sosial lainnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika sistem sosial lain berasal dari bentukan sistem sosial ciptaan manusia, sistem Islam tidak demikian. Sistem Islam berasal dari suatu sumber yang tetap adanya, tidak berubahrubah sepanjang masa. Yaitu, sistem Islam berpatokan pada wahyu Tuhan.Baik dari segi asas yang mendasarinya, segi pemikiran dan pema haman, segi standar dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan, maupun dari segi bentuknya yang mencerminkan sebuah sistem Islam; sesungguhnya sistem Islam berbeda dengan seluruh bentuk sistem selainnya yang dikenal di seluruh dunia.Islam adalah sebuah sistem yang bukan hanya sebatas agama.

Islam adalah sebuah tatanan luas yang mengatur segala aspek kehidupan yang mencakup ilmu, pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, militer, dan hukum. Pembicaraan tentang Islam adalah hal yang sangat menarik untuk dibahas dikarenakan pemahaman yang beragam dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Jika melihat secara empirik mengenai Islam, khususnya dalam keta tanegaraan Islam, Sirrajudin (2007:20) mengelompokkan pemikiran para tokoh Islam kedalam tiga golongan.

Pertama, menjelaskanbahwa Islam merupakan yang serba lengkap. Di dalamnya juga terdapat ketentuan yang mengatur masalah baik tentang sistem politik maupun kenegaraan. Karenanya, menurut golongan ini, dalam bernegara, umat Islam harus menerapkan sistem kenegaraan Islam yang mengacu pada keteladanan Nabi Muhammad dan para khalifah sesudahnya, juga tidak perlu meniru sistem kenegaraan Barat.
Kedua, mereka yang beranggapan bahwa Islam memang mengatur soal-soal kenegaraan, tetapi tidak menentukan secara lengkap dan tegas. Artinya, dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara. Aliran dalam golongan ini menolak pandangan bahwa Islam sudah menyediakan aturan kehidupan yang lengkap dan sempurna. Al Quran hanyalah mengandung petunjuk-petunjuk moral bagi kehidupan bernegara.
Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yaitu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan aturan atau sistem kenegaraan. Nabi Muhammad, menurut anggapan mereka, hanya ditugaskan berdakwah dan mewujudkan kebajikan; tidak ditugaskan untuk membentuk pemerintahan.

Dengan demikian tetaplah Allah saja yang mempunyai kekuasaan tertinggi, sehingga masyarakat Islam senantiasa diperintah dan diatur menurut pola Syariat-Nya. Kalau mereka keluar dari ketentuan ini maka masyarakatnya tidak bisa dianggap sebagai masyarakat Islam. Pendeknya tanda Ketuhanan itu tercermin dalam bulatnya kekuasaaan di tangan Allah sendiri pada perikehidupan masyarakat, sebagai buah dari aqidah tauhid yang diajarkan Islam.

Penulis : Ilham Tri Yubsir, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *