Mewaspadai Praktik Bisnis Dunia Pendidikan

Khoirul Abror

Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air. Mengapa demikian?

Jawabannya adalah Karena system birokrasi selalu menempatkan kekuasaan sebagai factor yang paling menentukan dalam proses pengambil keputusan. Sekolah-sekolah saat ini telah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi yang telah “ menggurita “ sejak kekuasaan tingkat pusat hingga daerah, bahkan terkesan semakin buruk dalam era desentralisasi ini. Ironisnya kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan berada pada tempat yang ‘’dikendalikan’’.

Merekalah seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun mereka ada dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang “ pasti “ tidak sesuai dengan kenyataan obyektif di masing-masing sekolah. Oleh karena itu tidaklah demikian jika dikatakan bahwa kekuasaan birokrasi persekolahan telah membuat system pendidikan kita tidak pernah terhenti dari keterpurukan.

Kekuasaan birokrasi jugalah yang menjadi factor sebab dari menurunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dulu sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, dan merekalah yang membangun dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, serta iuran untuk mengadakan biaya operasional sekolah. Jika sekolah telah mereka bangun , masyarakat hanya meminta guru-guru kepada pemerintah untuk diangkat pada sekolah tersebut.

Pada waktu itu kita sebenarnya telah mencapai pembangnan pendidikan yang berkelanjutan ( sustainable development ), karena sekolah adalah sepenuhnya milik masyarakat yang senantiasa bertanggung jawab dalam pemeliharaan serta operasional pendidikan sehari-hari. Pada waktu itu pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang, melalui pemberian subsidi bantuan bagi sekolah sekolah pada masyarakat yang benar-benar kurang mampu.

Namun keluarnya Inpres No 10/1973 adalah titik awal dari keterpurukan system pendidikan, terutama system persekolahan di tanah air. Pemerintah telah mengambil alih kepemilikan sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah dan dikelola sepenuhnya secara birokratik bahkan sentralistik.

Sejak itu secara perlhan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah menjadi pudar bahkan akhirnya menghilang. Peran masyarakat yang sebelumnya bertanggung jawab mulai berubah menjadi hanya berpartisipasi terhadap pendidikan, selanjutnya masyarakat bahkan menjadi ‘ asing “ terhadap sekolah. Semua sumber daya pendidikan ditanggung oleh pemerintah dan seolah tidak ada alas an bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi apalagi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Penulis : Khoirul Abror, M.Pd.I, Guru SMKN 1 Seputih Agung, Lampung Tengah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *