Menanti Kebangkitan Ekowisata Lampung Era Normal Baru

Menanti Kebangkitan Ekowisata Lampung Era Normal Baru

Oleh: Suprihatin Ali, Rahayu Sulistiowati*, Christine Wulandari & Melya Riniarti**

Pandemi corona mengakibatkan pasar pariwisata di berbagai level kolaps. Penurunan drastis misalnya terjadi pada kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung sepanjang tahun 2020. Rilis yang disampaikan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menyebutkan untuk kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2019 sebesar 298.063 orang anjlok di tahun 2020 menjadi 1.531 orang saja. Sedangkan wisatawan nusantara yang tahun 2019 tercatat sebesar 10.445.855, maka tahun 2020 kolaps menjadi 2.548.394 orang.

Dampak pandemi yang menerpa sektor pariwisata ini tentunya ikut membutuhkan adaptasi kenormalan baru atau normal baru (new normal) yang jika dikelola secara tepat justru dapat menjadi tonggak kebangkitan.

Berdasarkan adaptasi normal baru pula, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memperkirakan bahwa di masa yang akan datang ekowisata menjadi produk pariwisata yang justru akan lebih disukai pascapandemi. Oleh karena itu Kemenparekraf akan lebih fokus pada pengembangan ekowisata, akan tetapi dengan melakukan adopsi normal baru baik dari aspek keamanan, kesehatan maupun aspek keselamatan.

Di Lampung, sejumlah destinasi ekowisata juga tampak mulai menggeliat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Lampung Edarwan menyatakan bahwa peluang bagi pelaku pariwisata Lampung untuk membangun kepercayaan pengunjung bisa didapat dari relatif baiknya penanganan Covid-19 di Bumi Lada ini. Edarwan menegaskan bahwa pariwisata Lampung bisa bangkit antara lain melalui wisata berbasis protokol kesehatan dengan menerapkan CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) atau pemberlakuan prinsip kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.

Hal lain yang penting menjadi catatan, pandemi juga menyebabkan beralihnya kecenderungan wisata dalam jumlah wisatawan yang besar (mass tourism) menjadi wisata yang berkualitas (quality tourism). Pergeseran kecenderungan ini tentunya juga harus diantisipasi dalam pengelolaan wisata Lampung di masa depan.

Mengapa Ekowisata?

Senada dengan fokus ekowisata yang dicanangkan Kemenparekraf RI, Direktur Indonesia Ecotourism Network, Ary Suhandi juga menegaskan bahwa model wisata yang ke depan akan semakin dicari oleh para wisatawan dalam negeri maupun mancanegara salah satunya adalah ekowisata (ecotourism), bersama model wisata petualangan (adventure tourism), dan wisata kebugaran (wellness tourism).

Masyarakat Ekowisata Internasional (The International Ecotourism Society) atau TIES pada tahun 2015 mendefinisikan istilah ekowisata sebagai perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke suatu kawasan alam yang menitikberatkan pada aspek konservasi lingkungan, dan pelibatan masyarakat lokal dalam rangka melestarikan kehidupan dan kesejahteraan mereka.

Produk ekowisata yang saat ini berkembang setidaknya terdiri atas tiga kegiatan. Pertama, perjalanan luar ruang terutama di alam dimana wisatawan dikondisikan untuk menggunakan sumber daya ramah lingkungan, bangunan yang menyatu dengan unsur-unsur alam, dan mata airnya juga berasal dari sumber alami. Kegiatan wisata yang dilakukan tidak mengubah topografi lingkungan serta lahan. Ekowisata semacam ini mulai bermunculan di Lampung, misalnya ekowisata nirsampah (zero waste) seluas satu hektar yang mulai dikembangkan di daerah Sumber Agung, Bandar Lampung.

Kedua, fasilitas yang tersedia di areal ekowisata tersebut mengutamakan kelolaan masyarakat setempat atau lebih didasarkan pada prinsip swadaya masyarakat. Akomodasi, transportasi, juga makanan yang ditawarkan ke wisatawan berbasis produk lokal. Demikian pula dengan jasa pemandu wisata yang berasal dari masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana ekowisata yang dikembangkan di banyak tempat di Lampung seperti Teluk Kiluan di Pekon Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, atau ekowisata panas bumi di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat bekerjasama dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) di daerah tersebut.

Ketiga, ekowisata yang prioritasnya ada pada penonjolan budaya lokal serta lingkungan alam. Wisatawan diberi kesempatan untuk belajar dari adat kebiasaan penduduk setempat. Warga lokal tidak dituntut menciptakan atraksi dan hiburan ekstra, tetapi didorong untuk melestarikan pertunjukan dan upacara adat yang memang sudah dimiliki. Ekowisata semacam ini di Lampung sayangnya masih berlangsung secara sporadis berdasarkan agenda-agenda adat seperti begawi adat atau sejenisnya.

Disparekraf Lampung sendiri membagi potensi pariwisata Sai Bumi Ruwa Jurai ke dalam tiga zonasi sebagai berikut. Zona I meliputi Teluk Lampung, Selat Sunda, dan sekitarnya, Zona II antara lain terdiri dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan sekitarnya, serta kawasan pesisir Pantai Barat. Selanjutnya Zona III meliputi Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya. Kadisparekraf Lampung Edarwan mengatakan bahwa pembagian zonasi ini akan lebih mempermudah pengembangan potensi pariwisata di Lampung, mengingat wisata andalan Lampung banyak berasal dari produk bahari dan pesona alam yang sangat cocok dikembangkan sebagai destinasi ekowisata.

Belajar Dari Daerah Lain

Dua tanggung jawab yang mutlak dijalankan sebagai bentuk konsensus masyarakat ekowisata internasional yaitu kelestarian alam dan pelibatan masyarakat lokal menjadi penyebab munculnya paradoks ekowisata. Hal ini karena sifat ekowisata yang sejatinya tak semata rekreasional bertolak belakang dengan konsep wisata masal yang selama ini cenderung eksploitatif dan menjadi industri.

Itu sebabnya ekowisata harus mendatangkan dua manfaat sekaligus yaitu manfaat bisnis maupun manfaat pelestarian alam hayati. Djoko Subinarto, seorang bloger dan kolumnis wisata, mengatakan bahwa manfaat ganda ini baru bisa dicapai jika pengembangan ekowisata memperhatikan lima prinsip dasar berikut.

Pertama, perlu adanya studi mendalam dan penelitian kelayakan yang dilanjutkan dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang akan menjadi bagian dalam pengembangan ekowisata tersebut, sebelum sebuah kawasan ditetapkan sebagai areal ekowisata. Pembagian zonasi wisata yang sudah dilakukan oleh Disparekraf Lampung misalnya harus diikuti riset mendalam dan menyeluruh di masing-masing zona dengan tidak meninggalkan prinsip pelestarian, lokalitas, serta tentunya kebutuhan bisnis.

Kedua, memastikan pembangunan ekowisata tidak menimbulkan perusakan alam-lingkungan maupun tergerusnya budaya setempat. Ketiga, menghormati dan merawat nilai-nilai intrinsik alam-lingkungan serta budaya setempat.

Keempat, penghasilan yang diterima dari aktivitas ekowisata harus berkontribusi untuk pengembangan budaya setempat serta bagi pelestarian lingkungan. Kelima, penduduk setempat memiliki sumber penghasilan lain sehingga perekonomian tidak sepenuhnya ditopang hanya dari industri pariwisata.

Keseluruhan prinsip tersebut, menurut Djoko Subinarto, wajib menjadi rujukan untuk penyelenggaraan setiap aktivitas ekowisata. Jika ada prinsip yang diabaikan, maka dampaknya adalah kerugian dan kerusakan alih-alih mendatangkan keuntungan.

Contoh pengelolaan ekowisata yang perlu diapresiasi misalnya yang dilakukan pengelola Taman Wisata Alam Kawah Ijen di JawaTimur yang membatasi pengunjung hanya seribu orang per hari. Selain itu khusus selama satu hari yaitu setiap jumat pekan pertama kawasan wisata ditutup setiap bulannya. Penutupan dilakukan, selain untuk pemulihan secara alami juga untuk kegiatan bersih gunung.

Atau persyaratan pengelolaan wisata yang dilakukan oleh otoritas Australia Barat. Antara lain kawasan konservasi hanya digunakan untuk wisata flora, fauna, dan bentang alam sehingga tambahan atraksi wisata yang masif dan eksploitatif tidak dibolehkan.

Kedua, ekowisata harus dikaitkan dengan kekayaan budaya setempat. Ketiga, dorongan investasi harus dilakukan secara sekaligus dan bersamaan dengan upaya konservasi pada kawasan ekowisata dan budaya tersebut.

Keempat, penerapan standarisasi ekowisata yang akuntabel dan konsisten terutama dari aspek pelestarian. Dan kelima, ada muatan edukasi tentang berharganya pelestarian aset wisata.

Jika mengacu pada konsep ekowisata yang juga harus berfokus pada upaya pelestarian, maka pandemi ini sesungguhnya menyimpan berkah tersembunyi. Langit makin bersih dari polusi kendaraan, hewan-hewan air yang eksotik muncul di sungai dan laut yang selama ini jadi tempat lalu lalang manusia, dan sampah yang umumnya menjadi problem klasik produk wisata juga tentu saja terminimalkan dengan sendirinya. Berkah itu adalah semakin pulihnya kondisi alam-lingkungan akibat menurunnya aktivitas manusia terutama di kawasan yang menjadi destinasi ekowisata. Artinya, sejalan dengan prinsip pelestarian yang harus ada pada destinasi ekowisata, maka pandemi corona yang memaksa orang membatasi kunjungan dan keramaian telah secara otomatis memberi waktu bagi alam-lingkungan untuk memulihkan diri.

Paradoks ekowisata yang muncul akibat dorongan industrial bersamaan dengan kebutuhan pelestarian alam-lingkungan menemukan jawabannya pada situasi pandemi ini. Betapa sudut pandang wisata masal yang eksploitatif sering dituding menjadi penyebab kerusakan alam-lingkungan, maka wisata yang lebih mengunggulkan aspek pelestarian menjadikan bandul eksploitasi alam lebih ke tengah. Manusia sebagai produsen maupun konsumen pariwisata mau tak mau, suka maupun terpaksa harus lebih arif dalam melakukan aktivitas wisata.

Belajar dari pengelolaan wisata daerah lain pascapandemi pula, maka pentingnya perubahan pendekatan pemasaran ekowisata yang kini tak pelak harus memaksimalkan pemasaran secara digital juga menjadi salah satu elemen kunci pemulihan ekowisata Lampung.

Semoga seluruh elemen wisata Indonesia dan khususnya di Lampung dapat cepat beradaptasi dan pulih kembali dengan menerapkan adaptasi protokol kesehatan dan memberi jaminan keamanan.

*Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Lampung
** Staf Pengajar Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Lampung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *