Kekuasaan Negara

Latar belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kehidupan bernegara mengalami banyak perubahan. Konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasan beralih pada konsep negara yang mendasarkan atas hukum (rechtstaat). Ajaran negara berdasarkan atas hukum mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum.

Atas dasar pernyataan diatas maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power) baik pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Rumusan masalah

  1. Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan negara?
  2. Apa sajakah macam-macam kedaulatan?
  3. Apa sajakah sifat-sifat kedaulatan?
  4. Apakah yang dimaksud dengan negara hukum?

 

Pembahasan

  1. Pengertian Kekuasaan Negara

Kekuasaan negara adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain.[1]

Dalam kenyataan terlihat bahwa negara mempunyai kekuasaaan yang sifatnya lain daripada kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi yang terdapat dalam masyarakat seperti : perkumpulan olahraga, music dan lain-lain.

Kelainan sifat pada kekuasaan negara ini tampak dalam kekuasaannya untuk menangkap, menahan, mengadili serta kemudian memasukan orang ke dalam penjara, kekuasaan negara dengan kekerasan menyelesaikan sesuatu pemberontakan, kekuasaan negara untuk mengadakan milisi dan lain-lain.

Berhubung dengan adanya kekuasaan yang luar biasa itu timbul pernyataan : Mengapa negaramempunyai kekuasaan? Pertanyaan ini dijawab oleh Maz Weber, menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena negara itu mempunyai monopoli dalam menggunakan kekuatan fisik.

Pertanyaan yang berikut timbul ialah : Mengapa negara mempunyai monopoli itu, siapa yang menghalalkannya? Persoalan ini menimbulkan Teori Penghalalan seperti berikut :

Teori Teokrasi

  1. Bersifat langsung :

Kekuasaan dikembalikan kepada raja dari tuhan atau setidak-tidaknya kepada raja sebagai “anak” dari Tuhan (umpamanya Tenno Heika Jepang sebelum kalah Perang Dunia II).[2]

  1. Bersifat tidak langsung :

Kekuasaan dikembalikan kepada Tuhan secara tidak langsung, yaitu melalui raja dengan seizin Tuhan, seperti Ratu Belanda yang memakai sebutan “bij de Gratie God’s” (raja atas perkenaan Tuhan). [3]

Teori Kekuasaan

  1. Yang bersifat fisik: yakni yang kuatlah yang berkuasan (ajaran yang dianut Machiaveli)
  2. Yang bersifat ekonomis: yakni bahwa yang kaya, yang ekonomisnya kuatlah yang berkuasa, seperti diajarkan oleh Karl Marx.

 Teori Yuridis (teori hukum)

  1. Yang bersifat patrimonial (Patrimonium=hak milik)

Pada abad menengah hak milik atas sebidang tanah menimbulkan hak kewibawaan (gezagsrecten), yakni hak untuk memerintah. Para pemilik tanah (leenher) mempunyai hak milik (eigendom) atas tanah, kemudian dipinjamkan pada para pnyewa tanah (leenmannen).

Oleh karenanya leenmannen ini pun lalu mempunyai hak untuk memerintah yang disandarkan kepada hak milik atas tanah. Lambat laun pengertian hak milik lenyap sehingga tinggal kekuasaan raja saja.

Teori yang ketiga ini disebut teori hukum, karena ajaran ini bermaksud memberikan sandaran hukum bagi kekuasaan negara agar dengan demikian power dapat dipandang sebagai hasil dari hukum.

Teori Pemisahan Kekuasaan

Adalah menjadi kebiasaan di Eropa Barat untuk membagi tugas pemerintahan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yaitu :

  1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang;
  2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang;
  3. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang (kekuasaan untuk mengadili).

Pemisahan dari ketiga kekuasaan ini sering kita temui dalam sistem ketatanegaraan berbagai negara, walaupun batas pembagian itu tidak selalu sempurna karena kadang-kadang satu sama lainnya benar-benar terpisah bahkan saling pengaruh mempengaruhi.Locke dan Montesquieu. John Locke seorang ahli tata negara inggris adalah orang yang pertama dianggap membicarakan teori ini.

Setengah abad kemudian dengan diilhami oleh pembagian kekuasaan dari John Locke, Montesquieu seorang pengarang, ahli politik dan filsafat prancis menulis sebuah buku berjudul L ‘Esprit des lois (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748. [4]

Dalam hasil karya ini Montesquieu menulis tentang Konstitusi Inggris, yangantara lain mengatakan, bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat 3 jenis kekuasaan yang diperincinya dalam : kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang ditentukan masing-masing.

Isi ajaran Montesquieu ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara yang lebih terkenal dengan istilah “Trias Politica” istilah mana diberikan oleh Immanuel Kant.

Istilah Trias Politica berasal dari bahsa yunani yang artinya “Politik Tiga Serangkai”. Menurut ajaran Trias Politica dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah. Pada pokok ajaran Trias Politica isinya adalah :

  1. Kekuasaan Legislatif
  2. Kekuasaan Eksekutif
  3. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman

Kecaman Terhadap Montesquieu

Perlu diketahui sekitar tahun 1732 Montesquieu sedang mengembara meninggalkan tanah airnya prancis yang sedang menentang depotisme dari raja Louis XIV. Oleh karena itu jika ia menulis tentang negara Inggris yang agak berlainandengan keadaan yang sebenarnya berlaku di Inggris, maka latarbelakangnya ialah bahwa Montesquieu sendiri ingin menggulingkan kekuasaan absolute yang pada waktu itu berlaku di perancis.

Seorang ahli konstitusi yang perna turut dalam pembuatan beberapa konstitusi dari bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara yaitu Sir Ivor Jennings, dalam bukunya yang berjudul The Law and Contitution membantah pendapat Montesquieu yang dinamakan Trias Politica itu dengan mengatakan : “Juga dalm konstitusi abad XVIII dari kerajaanInggris pemisahan kekuasaan ini tidak tercantum”.

Jadi yang dibentangkan oleh Montesquieu memang tak pernaberlaku dalam sistem pemerintahan Inggris yang parlementer. Selain menyanggah pendapat Montesquieu mengenai berlakunya prinsip Trias Politica dalam sistem ketatanegaraan Inggris, Prof. Jennings juga membicarakan lebih lanjut tentang pemisahan kekuasaan.[5]

Pembagian Kekuasaan

Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan dalam arti formal. Adapun yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian : legislatif, eksekutif, yudikatif. Sedangkan yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah jika kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.

Ismail Suny juga berpendapat bahwa, pemisahan kekuasaan dalam arti materil paling banyak hanya terdapat di Amerika Serikat, sedangkan di Inggris dan Uni Sovyet terdapat pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Dengan kata lain di Amerika Serikat terdapat separation of power sedangkan di Inggris dan Uni Sovyet terdapat divison of power.

Dengan demikian UUD 1945 tidak menganut pemisahan dalam arti materil, akan tetapi UUD 1945 mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formal oleh karena pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankannya secara prinsipial. Jelaslah UUD hanya mengenal divison of power bukan separation of power.

Kedaulatan Negara atau kekuasaan Tertinggi Negara

Sovereignty atau kedaulatan itu merupakan salah satu syariatberdirinya suatu negara. Seperti diketahui salah satu unsure dari negara ialah adanya pemerintah yang berkedaulatan. Kedaulatan adalah kekuatan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur suatu wilayahnya tanpa camput tangan dari pemerintah negara lain. Kedaulatan dari negara ini bersifat asli, tertinggi dan tak terbagi-bagi :

  1. Asli, berarti bukan berdasarkan kekuasaan lain;
  2. Tertinggi, berarti tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya;
  3. Tak dapatdibagi-bagi, berarti ke dalam maupun ke luar, negara itu adalah kekuasaan penuh.

Macam-macam kedaulatan

  • Political Sovereignty dan Legal Sovereignty

Di inggris yang memiliki legal sovereignty adalah “the house of commons”, sedangkan yang memiliki legal sovereignty mempunyai tingkat yang paling tinggi dari pada legal sovereignty. Pada umumnya disebut dengan istilah sovereignty (berdaulat) ialah legal sovereignty.

  • Internal dan External Sovereignty

Legal Sovereignty adalah Sovereignty yang internal dan mempunyai sifat absolute universal dan indivisibility ( tidak dapat dibagi).

Sedangkan eksternal menjadi terbatas oleh tata hukum di negara itu sendiri, yaitu dengan adanya cita-cita negara hukum yang demokrasi yang timbul sejak revolusi prancis.

  • The jure and the Facto Sovereignty

Pengakuan the Facto atas suatu pemerintah, berarti pengakuan kenyataan adanya pemerintahan itu. Dengan pengakuan ini sudah dapat diadakan hubugan dengan negara yang mengakuinya, tetapi masih terbatas. Pengakuan the jure ialah pengakuan sahnya suatu pemerintahan. Dengan pengakuan ini dapat dilakukan hubungan-hubungan internasional biasa.

  • Kedaulatan yang Formal

Yakni kekuasaan yang mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang di puntai oleh suatu nasional, kekuasaan mana diperoleh secara formal.

Karena bentuk negara kita adalah demokrasi, pemerintsh oleh rakyat dan juga oleh karena rakyat tidak mungkin untuk melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya secara langsung, maka kedaulatan itu dilaksanakan dengan sistem perwakilan, yaitu dilaksanakan oleh majelis permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.[6]

Karena yang memng kedaulatan rakyat adalah MPR, Maka segala kekuasaan (dalam arti kekuasaan politik) yang ada dalam negara berarti berasal dari MPR. Dan karna MPR tidak mungkin untuk melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya itu secara langsung, maka yang mengadakan alokasi (penjatahan) kekuasaan tertentu kepada badan tertentu pula;

  1. Kekuasaanlegislatif diberikan kepada DPR;
  2. Kekuasaan yudikatif diberikan kepada Mahkamah Agung;
  3. Kekuasaan eksekutif diberikan oleh Presiden;
  4. Kekuasaan eksaminatif diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Kedaulatan yang informal (artinya sumber-sumber dari kedaulatan itu sendiri)

Menurut teoi-teori kedaulatan,maka sumber kedulatan itu ada lima macam:

  1. Teori kedaulatan Tuhan megatakan bahwa sumber kedaulatan itu adalah Tuhan;
  2. Teori kedaulatan Negara mengatakan bahwa sumber kedaulatan itu adalah Negara;
  3. Teori kedaulatan Raja mengatakan bahwa sumber kedaulatan itu adalah Raja;
  4. Teori kedaulatan Rakyat mengatakan bahwa sumber kedaulatan itu adalah Rakyat;
  5. Teori kedaulatan hukum mengatakan bahwa sumber kedaulatan itu adalah Hukum.

Sifat-sifat kedaulatan

 Kedaulatan itu permanent (tetep);

Artinya walaupun suatu negara mengadakan reorganisasi dalam strukturnya, kedaulatan itu tidak berubah; pelaksanaanyanmukin berganti, atau badan yang memegang kedaulatan itu berganti, tetapi kedaulatanitu tetap.

  1. Kedaulatan itu tertinggi;

Dalamsuatu negara tidak ada kekuasaan lainyang lebih tinggi dari kedaulatan. Kedaulatan yang menentukan segala-galanya dalam negara.

  1. Kedaulatan itu tidakterbagi-bagi;

Maksudnya kedaulatan itutidak boleh terbagi-bagi kepada beberapa badan tertentu. Sebab dalam hal ini akn timbul pluralismedlam kedulatan.

  1. Kedaulatan itu sifatnya tidak terbatas;

Artinya kedaulatan itu meliputi setiap orang dan golongan yang berbeda dalam negara tanpa ada kecualinya.[7]

 

Teori-teori kedaulatan

Beberapa teori kedaulatan adalah :

  1. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori ini adanya negara itu merupakan kodrat alam, kemikian pula kekuasaan yang tertinggi yang ada pada pemimpin negara itu, adapun kodrat alam itu merupakan sumber dari kedaulatan. Hukum itu mengikuti, karena di kehendaki oelh negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak. Pengajur teori ini Paul Labad dan Georg Jellinek.

  1. Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya yang bukan dari Tuhan atau dari raja. Teori ini tidak sependapat dengan teori kedaulatan Tuhan, dan mengemukan kenyataan-kenyataan yang tak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh teori kedaulatanTuhan:

  1. Raja yang seharusnya menerima rakyat dengan adil, jujur, dan baik hati sesuai dengan kehendak Tuhan, namun kenyataannya Raja-raja bertindak dengan sewenang-wenang terhadap rakyat (ingat akan pemerintah Louis XIV di prancis);
  2. Apabila kedaulatan raja itu berasal Tuhan mengapa dalam suatu peperangan antara raja yang satu dengan raja lainnya tetapi mengakibatkan kalahnya salah seorang raja.

 

  1. Teori Kedaulatan Hukum (Supremacy of Law)

Teori ini megajarkan, bahwa pemerintah memperoleh kekuasaanya itu bukanlah dari tuhan atau dari raja, akan tetapi berdasarkan atas hukum;yang berdaulat adalah hukum. Baik pemerintah atau rakyat memperoleh kekuasaan itu dari hukum. Teori kedaulatan hukum pada dasarnya tidak mengakui kekuasaan personnlijk (yang bersifat perseorangan), tetapi ia hanya mengakui rohani dari pada hukum. Dengan kata lain teori kedaulatan hukum tidak menerima kekuasaan pemerintah yng di jalankan menurut kehendaknya sediri tetapi ia hanya menyambut kewibawaan pemerintah : yang primer bukanlah negara tetapi hukum.

  • Menurut Prof. Hans Kelsen

Menurut hans Kelsen hukum berlaku objektif terlepas dari pengakuan rakyat, hukum itu adalah kehendak negara. Ini bearti bahwa undang-undang itu akan tetap berlaku asal undang-undang itu dibuat oleh badan yang kompeten, meskipun isinya bertentangan dengan kesadaran hukum dari rakyat; sebab apabila kita bersandar kepada syarat “pengakuan rakyat” maka suatu undang-undang akan menemui kesulitan dalam berlakunya  apabila setiap orang mengatakan saya belum perna mendengar/mengetahui undang-undang itu. [8]

Dengan demikian hukum itu sangat goyah kedudukannya dan dengan sendirinya tidak akan terdapat ketentuan hukum. Karena itu Hans Kelsen berpendapat teori krabbe tidak sesuai dengan sifat hukum sebagai norma.

  • Menurut A.V. Dicey

Apabila paham Krabbe bersifat subjektif dan paham Kelsen yang objektif, maka paham Dicey mengandung arti netral. paham kedaulatan hukum Dari Dicey ditulis dalam bukunya Rule of law dalam bagian yang disebut dengan “Supermacy of law”.

Hukumlah yang supreme (yang tertinggi), kata Dicey dan semua orang harus tunduk kepada hukum, baik pengusaha (pemerintah) maupun rakyat tunduk kepada hukum yang sama. Jadi tidak ada diskriminasi dalam hukum.[9]

  1. Pengertian Negara Hukum

Adapun pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat antara para sarjana. Akibatnya ialah, bahwa di Eropa dikenal dua tipe pokok Negara Hukum, yaitu :

  1. Type Anglo Saxon (Inggris, Amerika), yang berintikan Rule of law;
  2. Type Eropa Kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), yang berdasarkan pada kedaulatan hukum; jadi berintikan negara hukum.
  • Negara Hukum Berintikan Rule of Law

Negara hukum yang berintikan Rule of Law harus memenuhi dua syarat yang berikut :

  • Supremacy before of law
  • Equality before the law
  • Negara Hukum Berdasarkan Kedaulatan Hukum

Dalam tipe Negara Hukum ini, hukumlah yang berdaulat. Negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara salah, maka ia dapat dituntut dimuka pengadilan sebagimana halnya dengan subjek hukum yang lainnya.

Oleh karena negara kita pernah dijajah oleh Belanda, maka negara kita untuk sebagian besar mengikuti tipe Eropa kontinental dengan disana-sini mengambil unsur-unsur yang baik dari tipe Negara Hukum Anglo Saxon.

Pengertian Negara Hukum di Indonesia

Prof. R. Djokosutomo, SH mengatakan, bahwa Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada Kedaulatan Hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.[10]

Prof. Dr. Ismail Suny, SH., M. CL mengatakan, bahwa negara hukum di Indonesia memuat unsur-unsur :

  1. Menjunjung tinggi hukum;
  2. Adanya pembagian kekuasaan;
  3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya;
  4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

Dari apa yang diuraikan di atas dapatlah dipahami, bahwa Hukum Tata Pemerintah di Indonesia menganut asas sebagai berikut :

  1. Pejabat-pejabat administrasi dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan hukum;
  2. Negara merupakan subjek hukum yang tertinggi.

 

Kesimpulan

Teori Pembagian Kekuasaan dikemukakan oleh beberapa tokoh, di antaranya adalah John Locke, Montesquieu dengan teori Trias Politikanya, C. van Vollenhoven Donner dan Goodnow dengan Teori Catur Prajanya. Namun yang lebih banyak digunakan di berbagai negara adalah Teori Pembagian Kekuasaan Trias Politika dalam melaksanakan pembagian kekuasaan. Walaupun tidak sama persis, namun prinsip-prinsipnya tetap dipertahankan hingga sekarang.

Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (check and balances). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi. Artinya, kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan tidak seluruhnya dijalankan oleh Pemerintah Pusat, melainkan sebagian diserahkan kepada daerah-daerah. Sistem desentralisasi ini melahirkan otonomi daerah, yang secara struktural diwujudkan dengan pembentukan Pemerintah Daerah.

Badan Legislatif yaitu pembuat undang-undang pada umumnya di berbagai negara terdapat pada parlemen dalam negara itu, di Indonesia badan legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  merupakan badan-badan yang memiliki wewenang legislasi, kontrol dan anggaran.

Badan eksekutif terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas pegawai negeri sipil serta militer juga termasuk kedalam badan eksekutif. Badan eksekutif memiliki beberapa wewenang yang diantaranya mencakup berbagai bidang yaitu Administratif, Legislatif, Keamanan, Yudikatif memberi grasi, amnesti, abolisi dan sebagainya

Badan Yudikatif biasanya identik dengan kehakiman dimana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Diberbagai negara badan yudikatif memiliki berbagai persamaan. Di Indonesia badan Yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (Ma), serta Komisi Yudisial (KY)

Saran

Lembaga-lembaga negara merupan embaga kenegaraan yang berdiri sendiri yang satu tidak merupakan bagian yang lain. Akan tetapi dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga negara tidak terlepas atau terpisah secara mutlak dengan lembaga negara lain.s

hal itu menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin pemisahan kekuasaan, dengan perkataan lain,UUD 1945 menganut asas pembagian kekuasaan, dengan menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur didalamnya serta hubugan kekuasaan diantara badan-badan kenegaraan yang ada.

 

DAFTAR PUSTAKA

Kansil C. S. T., Kansil Christine S. T, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,2008

//pustakamediasyariah.blogspot.co.id/2016/10/makalah-pembagian-kekuasaan.html#.WMF104W0zIU (diakses pada tanggal 09 maret)

[1]. //pustakamediasyariah.blogspot.co.id/2016/10/makalah-pembagian-kekuasaan.html#.WMF104W0zIU

[2].C. S. T. Kansil, chistine S. T, Kansil, hukum tata negara republik indonesia (jakarta : rineka cipta, 2008), cet. Pertama (edisi revisi 2), hal 71

[3]. ibid., hlm : 72

[4]. ibid., hlm : 74

[5].C. S. T. Kansil, chistine S. T, Kansil, hukum tata negara republik indonesia (jakarta : rineka cipta, 2008), cet. Pertama (edisi revisi 2), hal 71

[6].  Ibid,. Hlm :80

[7]. Ibid,.Hlm :81

[8].C. S. T. Kansil, chistine S. T, Kansil, hukum tata negara republik indonesia (jakarta : rineka cipta, 2008), cet. Pertama (edisi revisi 2), hal : 83

[9]. Ibid., Hlm : 84

[10]. Ibid., Hlm : 86

 

Disusun Oleh :

Kelompok 2

Ahmad Bustomi 1621030210

Arif Budiman Ansari 1621030214

Aulia Rahmah 1621030143

Berian Yudha Koeswaran 1621030206

Novita Sari 1621030112

UIN Raden Intan Lampung

One thought on “Kekuasaan Negara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *