Kasus DAK, GML Metro Demo Pemkot

METRO (WAWAI.ID) – Somasi mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak terserap yang dilayangkan DPD GML Kota Metro berbuntut panjang. Pada Rabu (4/9/2019), ratusan anggota ormas tersebut berunjuk rasa ke Kantor Wali Kota Metro.

Tak hanya persoalan miliaran rupiah bantuan DAK yang tidak terserap yang akan menjadi materi unjuk rasa, sejumlah persoalan lain seperti carut-marut proyek fisik di Bumi sai Wawai, dipastikan menjadi isu utama dalam unjuk rasa ormas GML.

Ketua DPD GML Kota Metro, Slamet Riadi, mengatakan, pihaknya memastikan aksi unjuk rasa di Kantor Walikota bakal digelar. Sebagai bukti, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Polres Kota Metro, melalui Satuan Intelkam. “Aksi unjuk rasa pasti kami gelar. Ormas GML memiliki motto, sekali melangkah pantang untuk mundur,” kata Slamet Riadi.

Ia menyebutkan, miliaran rupiah bantuan DAK yang tidak terserap, akan menjadi menilai materi unjuk rasa. “Juga, sejumlah persoalan urgen tentang pengelolaan anggaran dan pembangunan fisik lainnya,” ungkap dia. 

Setidaknya ada 10 poin pernyataan sikap dan tuntutannya, di antaranya terkait penyerapan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019. “Dari total DAK sebesar Rp 164,629 miliar lebih, Pemkot Metro tidak mampu menyerap secara keseluruhan dana bantuan tersebut. Aparat penegak hukum harus mendalami persoalan ini. Apalagi jika alasannya terjadi sanggah dan banding dalam lelang kegiatan fisik yang didanai DAK. Apa waktunya kurang? Harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini,” kata Slamet Riadi.

Pihaknya juga mendesak Walikota Metro mengevaluasi satker terkait pertanggungjawaban pengelolaan DAK, karena berarti ada masalah yang serius, wanprestasi, tidak proporsional dan tidak maksimal serta tidak berkapasitas dalam bekerja untuk rakyat. “Kami mendesak agar pejabat tersebut dicopot jabatannya,” kecam Slamet Riadi.

Pada bagian lain, Slamet Riadi juga mempertanyakan proyek Flying Fox tahun 2017 yang menelan anggaran miliaran rupiah tapi mangkrak. “Ini tidak sesuai dengan visi dan misi Kota Metro untuk mewujudkan kota wisata keluarga. “Juga proyek Puskeskel di Kelurahan Yosorejo yang tidak selesai. Harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini,” bebernya.

Ormas GML juga mempertanyakan dana sisa lebih perhitungan tahun anggaran (silpa) tahun 2018 sebesar Rp 85 miliar, yang diam-diam sudah digunakan sebesar Rp 30 miliar. “Kami mempertanyakan penggunaan dana tersebut. Ini sebagai bentuk transparansi,” ujar Slamet Riadi.

Selain itu, lanjut dia, anggaran paket proyek fisik pada Dinas PUTR tahun 2019 sebesar Rp 98 miliar, juga harus dievaluasi terkait hasil pekerjaan. “Bentuk tim pengawas independent, karena ada beberapa kegiatan yang dikerjakan tidak maksimal hasilnya,” kata dia.

Atas berbagai persoalan tersebut, Slamet Riadi menuntut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun anggaran sejalan dengan plafon visi dan misi Kota Metro yang pro rakyat dan pendidikan.

Usai berorasi, sejumlah perwakilan diajak berdialog oleh Walikota Metro Achmad Pairin, didampingi sejumlah pejabat lain, seperti Sekkot A Nasir, dan Asisten I. Menanggapi tuntutan massa, sejumlah satker terkait menjelaskan berbagai persoalan, seperti akan menganggarkan proyek yang belum selesai. diberikan benar-benar sesuai dengan harapan,” ungkap dia. (MUZ/W2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *