PEMERINTAHAN

Sejumlah tokoh agama di provinsi Lampung menilai politik uang dikhawatirkan akan merusak moral masyarakat di Bumi Ruwa Jurai. Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Provinsi Lampung, Kristia Prihanto menyampaikan bahwa politik uang untuk mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara akan merusak moral masyarakat, penyesatan arah politik dan memberi contoh suri tauladan yang buruk. "Saya kurang setuju dengan politik uang yang kotor. Tetapi justru kotornya politik itu dibuat oleh orang yang ingin berkuasa dan haus kekuasaan dengan menganggap dan menempatkan masyarakat itu mudah dibodohi dengan uang. Bayangkan saja jika satu orang diberi uang sebesar Rp 500 ribu untuk kepemimpinan lima tahun kedepan. Berarti perhari, berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat setelah m...

Fraksi Partai Golkar dan PKB menolak pembentukan pansus politik uang Pilgub Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Kamis (5/7/2018). Bahkan, anggota dewan dari PKB Noverisman Subing mengambil palu sidang dari pimpinan. Menurut Anggota DPRD Lampung Riza Mirhadi, DPRD Lampung tak memiliki kewenangan membentuk pansus soal politik uang. ”Sikap melampaui kewenangan,” kata Riza. Menurut wakil rakyat dari partai yang mendukung calon gubernur yang diduga terlibat politik uang yang juga ketua partainya, Arinal Djunaidi, itu pembentukan pansus terlalu prematur. Apabila diteruskan, katanya, dapat dikategorikan sebagai pemaksaan kehendak. Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada bawaslu untuk menangani hal itu. Sebagai lembaga politik, seharusnya, kata Riza Mihardi, lebih memahami p...