METRO

METRO - Tunggakan klaim pembayaran program BPJS di sejumlah rumah sakit di Kota Metro mencapai puluhan miliar rupiah. Masalah tersebut perlu mendapatkan solusi pelayanan kesehatan tidak terganggu. Anggota Komisi II DPRD Kota Metro,  Ridhuwan Sory Ma’oen Ali, usai menggelar hearing dengan satker terkait, Senin (4/2/2019), mengatakan belum dibayarkannya klaim peserta JKN dari BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit, puskesmas, klinik dan apotek sejak September 2018 lalu, berdampak terhadap pelayanan kesehatan, khususnya ketersediaan obat di sejumlah apotek dan rumah sakit. Menurutnya, tunggakan klaim peserta JKN mencapai puluhan miliar. Di RSU Ahmad Yani mencapai Rp20 miliar, RS Mardiwaluyo mencapai Rp 12 miliar, RS Islam mencapai Rp 5 miliar. “Belum rumah sakit lainnya, ditambah puskes...

METRO - Wakil Wali Kota Metro, Djohan menghadiri Musrenbang tingkat kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Ganjaragung Metro Barat, Senin (4/2/2019). Dalam kesempatan itu, pria low profile itu mengingatkan pentingnya pembangunan tidak hanya fisik melainkan ekonomi dan sosial budaya. Menurut Wakil Wali Kota, musrenbang  bukan hanya membahas fisik  tetapi ekonomi dan sosial budaya, tugas pemerintah hanya memberikan pengarahan,  menampung dan menerima usulan masyarakat. “Kegiatan yang ada di kelurahan perlu adanya keterbukaan jumlah anggaran yang masuk dalam kelurahan agar masyarakat mengetahui jumlah yang turun untuk kepentingan seluruh warga kelurahan, masyarakat juga mempunyai kewajiban yakni membayar PBB karena pajak hukumnya jelas merupakan kewajiban,” kata Djohan. Sementara itu, L...

METRO - Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan sejumlah satker guna membahas klaim BPJS Kesehatan. Pihaknya berupaya memberikan solusi dan pelayanan kesehatan tetap maksimal. “Hearing bertujuan untuk membahas kendala klaim BPJS, agar pelayanan kesehatan tidak menurun,” kata Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda, usai membuka Hearing Komisi II dengan satker yang terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan, seperti pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, Senin (4/2/2019). Menurut Politikus PDIP tersebut, hearing masalah BPJS berawal dari banyaknya laporan masyarakat penderita penyakit diabetes, gagal ginjal, dan jantung, serta ibu melahirkan yang tidak mendapatkan pelayanan yang cukup, karena harus melalui fase-fase tertentu. “Sehingg...

METRO - Wakil Wali kota Metro Djohan memimpin langsung Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Metro Selatan, yang dipusatkan di SD Negeri 8 Metro Selatan, Rabu (30/1/2019). Dalam kesempatan itu, dia menegaskan perlunya membangun drainase pada tahun 2019. Musrenbang turut hadir Staf Ahli, Asisten I, Asisten II, Sekretaris Bappeda, Kepala OPD se-Kota Metro, Camat dan Lurah Metro Selatan. Tak hanya itu, dihadiri ketua RT, RW, LPM, tokoh masyarakat, agama, wanita, pemuda se-Kelurahan Sumbersari. Menurut Djohan, musrenbang yang kita bahas ini untuk pembangunan pada tahun 2020. “Kemudian untuk pembangunan yang telah di ajukan akan di seleksi sesuai dengan prioritasnya, sesuai dengan bidang fisik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya,” kata Djohan. Me...

METRO – Wakil Wali Kota Metro Djohan meminta kepada jajarannya mampu mencapai target pendapatan dari sektir Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal itu agar pembangunan berjalan lancar. Permintaan itu disampaikan Djohan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan yang digagas Bappeda Kota Metro, Senin (28/1/2019) yang dipusatkan di Kelurahan Margorejo Metro Selatan. Menurut Wakil Walikota, pihaknya mengajak masyarakat setempat untuk mengeluarkan aspirasinya dalam acara Musrenbang. “Manfaatkan momen ini untuk bersama-sama mengawasi pembangunan di Kota Metro khususnya Kelurahan Margorejo. Mudah-mudahan hasil dari musrenbang tahun depan  lebih baik dari pada Musrenbang sekarang,” kata Djohan. Dia juga berharap pada tahun ini masing masing RW bisa menghitung PBB, ag...

METRO – DPRD Kota Metro menargetkan mampu menyelesaikan sebanyak 17 rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, delapan raperda merupakan inisiatif dari DPRD, sedangkan sisanya merupakan usulan Pemkot setempat, termasuk dua di antaranya merupakan raperda tahun 2018 yang belum selesai. Menurut Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda, delapan raperda inisiatif DPRD antara lain adalah raperda tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Inovasi Daerah, Ekonomi Kreatif, Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD, Badan Usaha Milik Kelurahan, Peningkatan Kualitas Pemukiman dan Perumahan Kumuh, Perlindungan Konsumen, dan Raperda tentang Pendirian Museum Kota Metro. “Itu diantaranya raperda...